Minggu, April 26, 2020

PSBB, PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR atau PEMBATASAN SOSIAL BOHONG-BOHONGAN ?

PSBB, PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR atau PEMBATASAN SOSIAL BOHONG-BOHONGAN ?


Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Indonesia sangat mungkin berlanjut menjadi krisis sosial jika pemerintah tidak secara cepat dan tepat merespon.



Ekses menuju krisis sosial akan mudah ditebak dan cermati gejalanya bila tahap per tahap tindak tanggap pemerintah tidak juga terbukti nyata dan tegasnya.

Soal gagal terapan phsycal distancing misalnya, jika angka orang positif terinfeksi Covid-19 terus menggemuk, maka akan semakin sulit keluar dari bencana krisis ekonomi dan semakin pasti menuju krisis sosial.

Kalau kunci penyebaran Covid-19 sudah diketahui adalah phsycal distancing sebagaimana yang terus menerus disosialisasikan, maka sudah seharusnya pula kunci itu harus diciptakan dengan serius, bagaimanapun caranya, sesulit dan sekeras apapun mewujudkannya.

Tak bisa dan tak boleh lagi imbau meng-imbau, Indonesia bukan negeri dengan penduduk yang sudah mapan dalam kualitas kesadaran diri, disiplin, tertib dan taat hukum.

Peraturan harus dibuat dan ditegakan, sanksi hukum dalam bentuk terukur harus konsisten diterapkan. Jangan klemar-klemer dengan pecut yang cuma santer bunyinya namun tak pernah menyentuh permukaan sasarannya.

Sayangnya, keseriusan menciptakan kunci "phsycal distancing" tersebut sangat meragukan. Keputusan selalu saja lambat dibuat, mencla-mencle, plin-plan, hari ini A besok berubah B, cenderung membuat kebijakan yang saling bertubrukan dan itupun tak pernah digubris karena hanya selevel imbauan.

Jangan melulu mengganggap pemikiran datangnya krisis sosial ini sebagai sesuatu yang berlebihan, sebab over percaya diri (seperti dulu mengira bahwa Indonesia aman dari pandemi Corona) bahwa itu tidak terjadi kali ini pasti akan meluluh lantakan seluruh tatanan yang ada.

Gejala krisis ekonomi sudah mulai terasa, nilai rupiah sudah anjlok, pasar saham sudah runtuh, dunia bisnis dan usaha kolaps, angka pengangguran melonjak drastis diikuti melejitnya angka keluarga miskin baru, stok barang industri semakin menipis.

Sementara penyakit diluar infeksi virus Covid-19 yang tak kalah gawatnya nyaris tak terlayani pengobatannya, uang ditangan masyarakat semakin menipis atau bahkan sudah habis.

Kemampuan anggaran pemerintah tak mungkin bisa diatasi tanpa berharap utang dari luar negeri, sementara negara-negara didunia hampir semuanya mengalami kerepotan pandemi yang sama.

Saat rakyat tak lagi memiliki kemampuan memperoleh kebutuhan pokok dan mati kelaparan merupakan momok yang terbayang dipelupuk mata, maka disitulah trigger krisis sosial dimulai.

Orang cenderung akan menggila ketika semua harapan telah pupus dan sirna. Akibat yang ditimbulkan akan sangat-sangat mengerikan, dan akibat itulah bencana krisis sosial.

Perampokan masal, penjarahan seluruh toko hingga keseluruh rumah orang-orang kaya akan terjadi. Pembakaran, penghancuran, pembunuhan, pemerkosaan tak bisa dibendung terjadi disetiap sudut tempat.

Apakah Indonesia mungkin masuk dalam krisis sosial ?, jawabannya balik lagi, tergantung cepat tanggap dan tepatnya membuat keputusan dan mengambil langkah kebijakan yang benar.

Indonesia masih memiliki waktu membalikkan keadaan asal pemerintah benar-benar serius, tidak melulu melakukan tindakan berkualitas abal-abal.

Stop seluruh proyek non prioritas, stop proyek bangun ibukota baru, proyek kereta api cepat, proyek pembangunan jalan tol, dstnya. Alihkan seluruh anggarannya untuk ketahanan pangan rakyat miskin dan penanganan Covid-19.

Lakukan dan ambil alih seluruh distribusi logistik kebutuhan pokok langsung ketangan rakyat. Perkuat daya beli rakyat miskin sebagai prioritas melalui BLT tepat cara dan tepat sasaran lewat Bank Pemerintah (BUMN).

Penghematan dengan meniadakan THR bagi ASN diatas eselon 2 sudah tepat, tapi tidak cukup hanya ASN. Orang-orang kaya yang pasti akan jadi sasaran jika terjadi krisis sosial juga harus dipaksa ikut partisipasi.

Orang-orang kaya tak boleh enak-enakan meng-gendutkan perut sendiri mentang-mentang memiliki banyak simpanan selama masa PSBB berlangsung.

Partisipasi orang-orang kaya tidak boleh lagi berbentuk imbauan, harus dengan landasan peraturan pemerintah, dan pemerintah harus tegas menerapkan kebijakan itu.

500 ribu pemilik rekening/deposito diatas 1 milyar dan 100 ribu pemilik rekening/deposito diatas 5 milyar ditingkatkan pajak bunganya dari semula 20% menjadi 50% hingga status pandemi usai.

Tidak akan ada masalah berarti bagi para orang kaya hanya dengan berkurangnya pendapatan bunga 50%, bahkan 100% pun tak masalah, toh pokok simpanan uang mereka tak berkurang satu rupiah pun.

Pemilik mobil super mewah berharga diatas 1 milyar dan motor super mewah diatas 500 juta ditingkatkan pajaknya 20% dari pajak semula dan yang menunggak pajak disita kendaraannya lalu dilelang tak lebih dari 14 hari sejak penyitaan dilakukan jika pajak tak juga dilunasi pemiliknya.

Pajak penghasilan perusahaan-perusahaan dengan laba beraih diatas 5 milyar dinaikan progresifnya hingga mencapai 50% selama status pandemi berlangsung.

Jika kondisi pulih dari pandemi, toh perusahaan-perusahaan itu pula yang diuntungkan dan terselamatkan keberadaannya.

Dengan sumber atau pos pendapatan baru itu saja, puluhan hingga ratusan trilyun rupiah tanpa harus berhutang bisa diperoleh pemerintah, dengan catatan, koruptor dana pencegahan penyebaran Covid-19 dimasa pandemi harus dijatuhi hukuman mati atau minimal dimiskinkan seluruh kekayaannya.

Ini semua pilihan yang bisa diambil pemerintah jika serius ingin menyelamatkan negara dari krisis sosial yang menjadi pintu masuk kehancuran total seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara.

Tergantung, mau serius atau tidak !!.

#SalamSehat,
Nadya Valose.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Belanja online

AL-An'am di muat di POS DESA&SUNDA URANG

AL-An'am di muat di POS DESA&SUNDA URANG
POS DESA dan Majalah Sunda Urang

Jasa sewa mobil untuk acara

Jasa sewa mobil untuk acara
Dijamin Murah

Cari Toko Bunga Bogor?